Masyarakat Sipil dan Pemerintah Koordinasi Menghadapi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

JpegYPEKA NEWS/Manado – Masyarakat dan pemerintah sepakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diperangi dengan tuntas untuk itu perlu ada koordinasi secara rutin antara pemerintah dan lembaga-lembaga pengada layanan korban perempuan dan anak. Demikian salah satu kesimpulan dalam  acara Rapat dan  Koordinasi Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Sulut yang digagas Swara Parangpuan (Swapar) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sulut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  atas dukungan MAMPU Ausaid , Selasa (24/02/2015) di Ruang Rapat BP3A Sulut.

Menurut Swapar, data Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini diyakini menganut fenomena gunung es, karena kasus yang bisa di catat,  dilaporkan dan ditangani hanya sebagian kecil dari besaran jumlah kasus yang sesungguhnya. Masih banyak korban yang bungkam atau dibungkam, diperburuk dengan keterbatasan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan di Sulawesi Utara. ‘’ Merujuk jumlah kasus yang ditangani oleh Swara Parangpuan pada lima tahun terakhir berjumlah 168 kasus, jumlah ini belum yang ditangani oleh lembaga layanan lainya seperti P2TP2A, Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda dan Polres di wilayah Sulut,’’kata Direktur Swapar Sulut Lily Djenaan

Dalam rapat koordinasi juga di diskusikan mengenai keterbatasan lembaga yang belum bisa merangkul semua korban, terutama karena keterbatasan dana, tenaga dan lemahnya mekanisme koordinasi penanganan korban, belum lagi kualitas pelayanan yang belum optimal. Pada kesempatan itu, peserta juga membicarakan persiapan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Satu satu acara yang akan digelar yakni Lomba Mading antar Sekolah dengan tema’ Kekerasan terhadap Perempuan’ dan sejumlah aksi untuk ‘Kampanye Hari Perempuan Internasional'(St)

Share This Post