Tambang, Negara, Pakar dan Tenaga Kerja

IMG_0001

Oleh: DR. Antonius Purwanto 

Masalah tentang MSM di Likupang, Minahasa Utara nampaknya masih akan berlanjut dalam ketidakpastian, apakah eksplorasi akan dilanjutkan atau akan dihentikan. Sampai saat ini sudah ada pengadilan terhadap aktivis yang dituduh terlibat dalam kegiatan provokasi pembakaran terhadap pos penjagaan milik MSM; aksi demo  yang dilakukan oleh kelompok nelayan, petani, aktivis lingkungan dan warga sekitar pengoperasian MSM yang menolak pengoperasian MSM dan dukungan kepada Gubernur S.H. Sarundajang karena sikap tegasnya untuk tidak mengijinkan eksplorasi;  demo yang mendukung pengoperasian MSM yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa diuntungkan dengan pengoperasian MSM; tokoh-tokoh ormas yang mendukung pengoperasian MSM dan yang menolak; dan ada pakar yang menyatakan bahwa pengoperasian MSM tidak akan membahayakan lingkungan. Seminar yang bertajuk Mining, Environment, and People Welfare tentu akan lebih memperpanjang periode perjuangan antara pendukung dan penolak pengoperasian MSM.

 Ada tiga hal tentang pengoperasian MSM, yaitu benarkah penolakan terhadap MSM akan mengganggu usaha pemerintah untuk menarik investor ke Sulut? Siapa yang menentukan jadi tidaknya pengoperasian MSM? Apakah MSM akan memberikan memberikan lapangan kerja secara signifikan dan dalam jangka waktu yang lama?

 Peranan Negara

 Dalam ekonomi sistem kapitalis liberal kegiatan produksi dan distribusi membutuhkan kepastian agar kegiatan tersebut bisa berjalan dan prediktabel sehingga memberikan keuntungan. Untuk menjamin kepastian ini maka negara atau pemerintah harus memainkan peranan sebagai regulator dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang atau peraturan dan sekaligus sebagai eksekutor terhadap aktor-aktor ekonomi yang melanggar regulasi tersebut. Aktor-aktor ekonomi bebas melakukan kegiatan ekonomi sejauh masih ada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh regulasi yang ada. Tanpa ada regulasi akan terjadi kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair, misalnya melakukan pemaksaan untuk menggunakan produk tertentu yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan iklan yang tidak asuk akal, monopoli, dsb. Kadang-kadang, betapapun regulasinya dibuat dengan baik dan para aktor ekonomi bersaing dengan bebas, para aktor ekonomi ada yang merasa cemas tentang ketidakpastian kegiatan ekonominya atau untuk mempertahankan posisi pasarnya, justru karena ada persaingan yang sangat bebas. Karena itu, para aktor ekonomi berusaha untuk mendapatkan kepastian dengan cara-cara yang mungkin dilakukan diantaranya adalah berusaha mempengaruhi negara untuk membuat regulasi yang menguntungkan mereka meskipun bisa merugikan aktor-aktor yang lain. Aktor ekonomi yang biasanya berusaha keras mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan regulasi adalah aktor yang secara ekonomi kuat, yaitu perusahaan besar. Dan biasanya pemerintah sangat memperhatikan  aktor yang kuat tersebut (Fligstein, Market as Politics, 1996). Karena itu, bisa dipahami mengapa Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Simon Sembiring,  nampak begitu memperjuangkan agar MSM bisa beroperasi.

 Regulasi sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepastian dalam aktivitas ekonomi sehingga para aktor ekonomi merasa nyaman dalam menjalankan usaha. Regulasi bisa juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti regulasi yang dikeluarkan oleh Depkes tentang makanan dan obat-obatan, juga untuk mencegah kerusakan lingkungan dan untuk mengatur soal pemanfaatan ruang, seperti misalnya regulasi yang dikeluarkan oleh departemen lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan hutan atau polusi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Sulut tentang tata ruang (yang dijadikan dasar oleh Gubernur Sarundajang untuk menolak MSM).

 Dalam kaitan dengan kepastian berusaha atau juga ekspolasi tambang emas, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Sulut tentang tata ruang yang tidak memungkinkan eksplorasi tambang di Likupang, sebenarnya juga sudah menjamin kepastian. Kepastiannya adalah: MSM tidak boleh mengekplorasi tambang emas karena melanggar Perda tentang Tata Ruang. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang melarang judi atau ketangkasan, juga sudah memberi kepastian, yaitu dilarang berusaha di bidang judi atau ketangkasan yang berbau judi. Jadi, setiap untuk mendesak agar MSM diperbolehkan beroperasi, meskipun akan melanggar tata ruang sama saja dengan usaha untuk menciptakan ketidakpastian berusaha bagi aktor ekonomi pada umumnya, kecuali MSM.

Dengan argumentasi tersebut diatas, pernyataan sejumlah orang yang mengatakan bahwa sikap Gubernur yang menolak eksplorasi tambang di Likupang akan mengganggu investasi di Sulut menjadi kurang berdasar. Pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai perwujudan sikap yang terlalu mensakralkan kedatangan investor, sehingga bagaimanapun caranya setiap investor yang datang harus disambut dengan hangat. Padahal, yang diinginkan oleh investor adalah kepastian peraturan, dihilangkannya pungutan-pungutan liar dan proses pengurusan izin yang cepat sehingga kegiatan bisnis bisa lebih diprediksi dan, karena itu, tidak merugikan.

 Peranan Pakar

 Dalam masyarakat yang sudah maju dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendasari keputusan untuk bertindak dan pembuatan kebijakan publik, maka peranan pakar menjadi sangat penting. Peranan pakar, dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya didasarkan pada metodologi yang empirik dan rasional, semakin menggantikan peranan peranan orang awam yang pengetahuan dan teknologinya hanya didasarkan pengamatan empiris yang supervisial tanpa menggunakan alat ukur yang valid dan handal (realible). Pakar sampai tingkat tertentu juga akan mengalahkan peranan pejabat publik dan pendapat para agamawan. Karena itu, dalam masyarakat yang semakin maju pendapat para pakar akan semakin besar pengaruhnya dan menjadi sumber legitimasi dalam bertindak dan dalam pembuatan kebijakan publik (Peter L. Berger, The Social Construction of Reality, 1976, Denis Goulet, The Uncertain Promise: Values Conflict in Technology Transfers, 1977).

 Eksplorasi tambang membutuhkan teknologi tinggi dan pengetahuan yang mendalam tentang bumi dan lautan. Karena itu, peranan pakar kelautan, kimia, geologi, geodesi dan teknik sipil sangat besar, dan kalau dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesehatan manusia, maka peranan ahli medis (dokter) atau ahli toksiologi juga sangat penting. Peranannya yang besar menyebabkan kekuasaan mereka juga besar. Karena itu, sejauh menyangkut apakah ekplorasi tambang akan membahayakan lingkungan alam dan manusia,  para pakar akan menjadi sumber utama legitimasi apakah eksplorasi diperbolehkan atau dilarang. Dengan dengan kata lain, keputusan apakah MSM boleh beroperasi atau tidak merupakan keputusan yang sangat teknokratis, bukan keputusan demokratis yang melibatkan banyak orang. Karena itu, jika para pakar menyatakan MSM layak beroperasi maka demo besar-besaran yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan (penduduk sekitar lokasi tambang, aktivis konservasi lingkungan, para nelayan, dsb) untuk menentang pengoperasian MSM tidak akan cukup kuat untuk menghentikan niat MSM beroperasi. Bukankah yang memenangkan NMR (Newmont Minahasa Raya) di pengadilan adalah karena adanya bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pakar bahwa di area pertambangan Ratatotok tidak ada pencemaran (terlepas dari kenyataan apakah para pakar tersebut jujur atau tidak, yang jelas pendapat pakar yang menyatakan ada pencemaran tidak diperhatikan oleh hakim) dan bukannya karena sedikitnya demo yang memprotes NMR?

 Barangkali, untuk sebagian, yang perlu diperhatikan untuk menduga apakah MSM akan berhenti atau pada akhirnya beroperasi melakukan eksplorasi adalah integritas atau kejujuran para pakar. Ada pakar yang bersedia membuang integritasnya karena ingin mendapatkan uang, dengan menyatakan ekplorasi tambang tidak membahayakan lingkungan dan manusia, padahal kenyataannya bisa membahayakan; ada pakar yang membuang integritasnya karena terlalu bersemangat membela masyarakat dan lingkungan, kemudian menyatakan bahwa pengoperasian tambang akan membayakan lingkungan dan manusia, padahal kenyataannya tidak membahayakan; dan ada pakar yang berintegritas tinggi dan tidak mau menggadaikannya, dengan menyatakan bahwa pengoperasian tambang membahayakan karena kenyataannya membayakan, atau menyatakan tidak berbahaya karena kenyataanya memang tidak berbahaya. Mana diantara para pakar yang berintegritas tinggi yang selama ini memberikan pendapat dan mengemukakan hasil penelitiannya terkait dengan masalah eksplorasi tambang, tentu tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Mengamati dengan cermat life history mereka terutama yang terkait bagaimana mereka berurusan dengan uang (jujur atau tidak) barangkali merupakan cara terbaik untuk menduga apakah pendapat-pendapat mereka didasarkan pada integritas yang tinggi atau tidak.

 Lapangan Kerja

 Eksplorasi tambang besar-besaran tentu akan menggunakan teknologi tinggi. Teknologi tinggi biasanya merupakan teknologi yang padat modal dan karena itu hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Dari tenaga kerja yang sedikit jumlahnya itu, tentu merupakan tenaga kerja dengan keahlian teknis yang memadahi, tak cukup hanya lulusan SD atau SMP. Karena sedikitnya tenaga yang bisa bekerja dengan menggunakan teknologi tinggi, tentu hanya sedikit saja, bahkan mungkin tidak ada, orang lokal dekat ekplorasi tambang yang bekerja dan menduduki posisi yang tinggi (yang tentunya bergaji tinggi) dalam perusahaan ekplorasi tambang seperti MSM. Disamping menggunakan teknologi tinggi yang sedikit menyerap tenaga kerja dibanding dengan jumlah investasi yang ditanam, ekplorasi tambang juga rendah tingkat backward linkage-nya, artinya hanya sedikit produk lokal untuk dijadikan input dalam proses produksi eksplorasi tambang. Artinya, kegiatan tambang tidak mendorong munculnya aktivitas produksi di sekitar tambang. Hal ini dikemukakan oleh Rudolf M. Buitelaar. Kata Buitelaar, pertambangan di beberapa negara Amerika Latin merupakan aktivitas ekonomi yang utama dengan kontibusinya yang signifikan di bidang ekspor, tetapi pertambangan secara historis nampak tidak memberikan sumbangan yang besar dalam penyediaan lapangan kerja dan pembentukan kaitan produksi di sekitar lokasi tambang sehingga wilayah-wilayah yang dekat dengan lokasi tambang tetap miskin (Mining Clusters and Local Economic Development in Latin America, http://www.iadb.org/sds/doc/DesLocalBUITELAR.pdf.).Profesor Richard Auty dari Lancaster University menegaskan bahwa  backward linkage akan semakin kecil jika: (1) Semakin terpencil lokasi pertambangan, (2) semakin awal tahapan dalam siklus pertambangan, (3) semakin pendek waktu eksplorasinya, (4) semakin rendah pendapatan perkapita ekonomi negeri dimana tambang beroperasi, dan (5) semakin rendah tanggung jawab social perusahaan tambang. (Improving the Beneficial Socio-Economic Impact of Hydrocarbon Extraction on Local/Regional Development in Caspian Economies, 2006). Jadi, sebenarnya investasi di bidang pengolahan hasil pohon aren, yang investasinya tidak sebesar pertambangan dan tidak membahayakan lingkungan hidup, akan lebih mensejahterakan masyarakat Sulut, yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, karena backward linkage-nya yang tinggi, dan para street drunken masters-pun akan berkurang. 

 Ada istilah boom town  dan hollow town. Boom town adalah area yang menjadi ramai seperti kota secara cepat karena adanya kegiatan ekonomi baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Boom town bisa terjadi misalnya karena adanya kegiatan eksplorasi tambang di daerah-daerah yang sepi dan terpencil. Karena kegiatan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja guna mendukung ekplorasi tambang, maka lingkungan yang sepi dan terpencil tersebut kemudian mendadak menjadi ramai seperti kota. Hollow town adalah kota yang dulunya ramai (boom town) yang telah menjadi sepi karena kegiatan ekonomi yang membutuhkan banyak tenaga kerja mulai menyusut dan berhenti, misalnya karena eksplorasi tambang sudah tidak menguntungkan lagi. Di Indonesia boom town dan hollow town terjadi misalnya di daerah Bangka Belitung yang dulu menjadi daerah tambang timah yang dieksploitasi besar-besaran dan sekarang sudah berhenti eksploitasinya. Yang tertinggal hanyalah hamparan tanah gersang yang dipenuhi dengan oleh danau-danau bekas galian tambang yang tak bermanfaat lagi. Jadi, dari sisi tenaga kerja kegiatan eksplorasi tambang nampaknya tidak bisa memberikan lapangan kerja secara berkelanjutan. Beda dengan kegiatan industri lain atau kegiatan pertanian.

 Catatan Akhir

 Ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat untuk melihat dinamika kasus MSM berikutnya. Pertama, tanpa ketegasan Gubernur Sarundajang untuk menolak MSM sebagaimana ditunjukkan selama ini nampaknya sulit bagi warga Sulut untuk bertahan menghadapi MSM yang cenderung memaksakan kehendaknya, apalagi pemerintah pusat nampak mendukungnya.  Ini nampak dari perkembangan dari waktu ke waktu dimana dulu ada beberapa aktivis dan oknum anggota dewan Minut yang bersemangat menyambut datangnya MSM. Padahal, para aktivis tersebut dulu merupakan pembela kelestarian lingkungan. Baru setelah Gubernur secara konsisten dan tegas menolak MSM semua warga Sulut dan tokoh-tokohnya ikut secara tegas menolak MSM.

 Kedua,  MSM nampaknya akan menggunakan segala cara untuk menggolkan niatnya, hal ini bisa dilihat bagaimana kapal-kapal dan alat berat MSM bisa dengan leluasa masuk Desa Rondor untuk mendukung kegiatan eksplorasi tanpa mengindahkan koordinasi dan izin Gubernur. MSM melanggar Perda dengan seenaknya tetapi mengajukan ke pengadilan aktivis yang dianggap memprovokasi warga untuk melakukan tindakan anarkhis. Jelas, di sini bahwa kekuasaan uang sangat berpengaruh terhadap penerapan sanksi terhadap suatu bentuk pelanggaran.

 Ketiga, ada usulan atau rekomendasi dari para pakar yang aneh, yang sudah saya ramalkan sebelumnya,  akan memberi peluang bagi MSM untuk meneruskan niatnya, yaitu rekomendasi agar Perda RUTR Minut dan RTRW Sulut diubah untuk memungkinkan beroperasinya MSM. Jika demikian, apa guna ada RTRW untuk melindungi lingkungan kalau pada akhirnya akan diubah demi menghamba kepentingan korporasi asing? Lebih aneh rekomendasi para pakar yang mengusulkan agar diusahakan menata perilaku warga supaya tidak timbul konflik akibat dampak kegiatan pertambangan sedangkan perilaku MSM yang menabrak kehendak warga Sulut tidak diusulkan untuk diperbaiki.

 Keempat, perlu diingat bahwa bak penampungan tailing (menurut informasi tailing tambang MSM akan di tapung di bak penampungan, tidak dibuang ke laut) berpotensi bocor atau pecah karena gempa bumi (ingat bahwa Sulut merupakan daerah yang rawan gempa). Kalau sudah demikian tentu yang menjadi korban adalah warga sekitar wilayah pertambangan, bukan para pakar bukan pula Simon Sembiring. Korban-korban ini berpotensi untuk tidak ditolong oleh MSM dan pemerintah dalam waktu yang cepat, sebab untuk itu masih harus lewat proses penelitian para pakar (bagaimana kalau pakarnya tidak jujur dan cenderung membela MSM?) lagi untuk menentukan apakah benar korban tersebut karena kesalahan MSM? Untuk memutuskan siapa yang salahpun harus lewat proses pengadilan yang panjang! Kasus Lapindo Brantas tentu harus membuat kita lebih berhati-hati.  

Kelima, Pemda Sulut nampaknya perlu juga mengadakan seminar tentang layak tidaknya pengoperasian MSM dengan mengundang pakar yang berpandangan lain untuk memberi   legitimasi ilmiah kepada sikap Gubernur Sarundajang. Perlu juga diundang para pakar ekonomi untuk melihat kelayakan pengoperasian MSM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut, khususnya masyarakat yang paling dekat dengan wilayah pertambangan.

Keenam, untuk melindungi kepentingan warga Sulut memang diperlukan keberanian seorang Evo Morales (Presiden Bolivia) yang berani mengancam melakukan nasionalisasi perusahaan minyak  di negaranya yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan asing jika perusahaan tersebut tidak mau merubah perjanjian bagi hasil yang lebih menguntungkan rakyat Bolivia. 

 *) Antonius Purwanto, M.A. adalah Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP-Unsrat dan Aktivis Yayasan Pelita Kasih Abadi (YPEKA) Manado.

 

Share This Post